Tips & Info 17 Oktober 2026

Waspada Penipuan Mengatasnamakan BPJPH! Ini yang Perlu Diketahui Pelaku UMKM

Menjelang pemberlakuan kebijakan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026, pelaku usaha perlu lebih cermat dalam menerima informasi mengenai sertifikasi halal. Selain mempersiapkan pemenuhan ketentuan yang berlaku, pemilik usaha juga perlu mewaspadai pihak yang mengatasnamakan lembaga pemerintah untuk meminta pembayaran dengan alasan tertentu.

Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) telah mengingatkan masyarakat dan pelaku usaha agar waspada terhadap modus penipuan yang memanfaatkan momentum implementasi Wajib Halal. Modus yang disebutkan antara lain komunikasi yang mengatasnamakan BPJPH dan meminta uang dengan alasan denda, sanksi, atau penyelesaian kewajiban sertifikasi halal.

Informasi tersebut disampaikan melalui pengumuman resmi BPJPH mengenai pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026.

1. Mengapa Pelaku UMKM Perlu Berhati-hati?

Perubahan atau penerapan aturan baru sering membuat pelaku usaha mencari informasi mengenai kewajiban, prosedur, dan biaya yang perlu disiapkan. Situasi ini dapat dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab untuk menyampaikan informasi yang menyesatkan.

Pelaku UMKM yang sedang mengurus sertifikasi halal perlu memastikan bahwa informasi yang diterima benar-benar berasal dari kanal resmi. Jangan terburu-buru melakukan pembayaran hanya karena menerima pesan yang mencantumkan nama lembaga, logo, nomor surat, atau identitas petugas yang terlihat meyakinkan.

2. Kenali Ciri Komunikasi yang Mencurigakan

Setiap permintaan pembayaran atau informasi terkait sertifikasi halal perlu diperiksa terlebih dahulu. Beberapa hal berikut patut menjadi perhatian:

Ada permintaan transfer uang secara mendadak dengan alasan menghindari denda atau sanksi.
Pengirim mendesak agar pembayaran dilakukan segera tanpa memberikan penjelasan yang dapat diverifikasi.
Informasi prosedur atau biaya tidak sesuai dengan keterangan pada kanal resmi.
Pengirim meminta data sensitif, kode verifikasi, atau informasi akun yang tidak relevan dengan proses pengajuan.
Pelaku usaha dilarang memeriksa informasi kepada kanal resmi atau diminta merahasiakan komunikasi tersebut.

Ciri-ciri tersebut bukan bukti tunggal bahwa suatu pesan pasti penipuan. Namun, jika menemukan kondisi seperti ini, jangan langsung mengikuti instruksi pengirim. Verifikasi identitas, prosedur, dan dasar permintaannya terlebih dahulu.

3. Periksa Informasi melalui Kanal Resmi BPJPH

Apabila menerima pesan mengenai kewajiban sertifikasi halal, periksa kembali informasi tersebut melalui situs resmi BPJPH. Cocokkan isi pesan dengan pengumuman, prosedur, dan informasi layanan yang dipublikasikan lembaga.

Jika masih ragu, hubungi layanan resmi yang tercantum pada situs BPJPH. Hindari menggunakan nomor telepon atau tautan yang hanya diberikan oleh pihak yang menghubungi Anda sebelum identitasnya terverifikasi.

Pelaku usaha dapat mengakses laman berita resmi BPJPH untuk mengikuti informasi terbaru mengenai pelaksanaan Jaminan Produk Halal.

4. Wajib Halal Tetap Memerlukan Persiapan dari Pelaku Usaha

Peringatan mengenai penipuan tidak berarti pelaku usaha dapat mengabaikan kewajiban sertifikasi halal. BPJPH menegaskan bahwa implementasi Wajib Halal tetap dijadwalkan mulai 18 Oktober 2026, sementara ketentuan khusus untuk kondisi tertentu sedang disiapkan pemerintah.

Karena itu, pelaku usaha perlu membedakan antara informasi resmi mengenai kewajiban halal dan permintaan mencurigakan yang mengatasnamakan petugas. Pastikan jenis produk, skala usaha, dan kewajiban yang berlaku diperiksa berdasarkan peraturan serta petunjuk resmi.

Untuk memahami kategori produk yang masuk dalam tahapan kewajiban tersebut, baca juga penjelasan BPJPH mengenai jenis produk yang wajib bersertifikat halal mulai 18 Oktober 2026.

5. Apa yang Harus Dilakukan Jika Menerima Permintaan Pembayaran Mencurigakan?

Jika menerima pesan atau panggilan yang meminta pembayaran terkait sertifikasi halal, lakukan langkah berikut:

Jangan langsung mentransfer uang atau membagikan data sensitif.
Simpan bukti komunikasi, nomor pengirim, rekening, dan dokumen yang diberikan.
Periksa informasi melalui kanal resmi BPJPH.
Jika terindikasi penipuan, laporkan kepada pihak berwenang melalui kanal pengaduan resmi yang sesuai.
Jika sudah melakukan transfer, segera hubungi bank atau penyedia jasa pembayaran dan laporkan kejadian tersebut.

Langkah cepat dapat membantu pelaku usaha mengurangi risiko kerugian dan mencegah pihak lain mengalami kejadian serupa.

6. Pelaku Usaha Tetap Perlu Memperhatikan Kemasan Produk

Selain legalitas dan sertifikasi yang relevan, pelaku usaha makanan dan minuman juga perlu memperhatikan kemasan yang digunakan. Jenis kemasan sebaiknya disesuaikan dengan karakter produk, cara penyimpanan, kebutuhan distribusi, serta ketentuan keamanan pangan yang berlaku.

MultiPlastik menyediakan beragam kebutuhan kemasan untuk bisnis dan UMKM, termasuk cup plastik, thinwall, mika, paper bowl, dan produk kemasan lainnya. Untuk mengetahui pilihan produk yang tersedia, kunjungi halaman supplier kemasan Surabaya untuk UMKM dan bisnis F&B.

Pelaku usaha juga dapat membaca informasi distributor plastik Surabaya dan supplier kemasan MultiPlastik untuk mengetahui pilihan kemasan bagi kebutuhan operasional bisnis.

Kesimpulan

Menjelang pemberlakuan Wajib Halal pada 18 Oktober 2026, pelaku UMKM perlu memahami kewajiban yang berlaku sekaligus waspada terhadap penipuan yang mengatasnamakan BPJPH. Jangan langsung mempercayai permintaan pembayaran atau informasi yang belum terverifikasi.

Pastikan informasi diperoleh melalui kanal resmi, periksa prosedur sebelum melakukan pembayaran, dan simpan bukti jika menemukan komunikasi mencurigakan. Dengan bersikap cermat, pelaku usaha dapat mempersiapkan kewajiban halal tanpa mudah terjebak dalam modus penipuan.

Baca Juga:

Sumber Resmi:

Hashtag:

#MultiPlastik #BPJPH #WajibHalal2026 #SertifikasiHalal #UMKMIndonesia #InfoUMKM #KeamananPangan #BisnisKuliner #SupplierKemasan #KemasanMakanan

Hubungi Kami